Di ujung tahun 2025, Sulawesi masih dihiasi oleh narasi “hijau”: peta investasi nikel yang terus meluas, smelter yang menjulang di berbagai wilayah, serta janji transisi energi yang diklaim akan menyelamatkan bumi. Namun, dibalik retorika pembangunan berkelanjutan tersebut, terbentang realitas lain yang jauh dari hijau. Hutan hujan terus digunduli, sungai-sungai berubah warna dan tercemar, sementara desa-desa terbelah oleh konlik lahan dan perebutan air akibat ekspansi industri ekstraktif.
Dampak paling keras dari krisis ini tidak terasa di ruang rapat kementerian atau laporan keberlanjutan korporasi, melainkan di ruang-ruang domestik yang sunyi: dapur-dapur kecil di kaki bukit dan wilayah pesisir Sulawesi. Di sanalah perempuan petani, perempuan adat, dan ibu rumah tangga menjadi korban pertama dari apa yang selama ini disebut sebagai “kutukan sumber daya alam”. Istilah ini tidak sekadar menunjuk pada kerusakan ekologis, tetapi pada rangkaian ketidakadilan struktural yang membuat wilayah kaya sumber daya justru miskin perlindungan, dan kelompok paling rentan, perempuan menjadi pihak yang paling awal dan paling dalam menanggung dampaknya.
