Hari Bumi Internasional yang jatuh pada tanggal 22 April WALHI Sulawesi Selatan melakukan aksi kampanye sebagai  momen untuk mengajak semua pihak peduli terhadap kondisi bumi yang semakin kritis dan terancam sebagai apresiasi dan kesadaran manusia yang tinggal di bumi. Aksi kampanye dengan seruan “Selamatkan Bumi, Pulihkan Sulawesi Selatan”  pada sore hari di Anjungan Pantai Losari menarik perhatian pengunjung karena dikemas dalam bentuk unik dan kreatif. Para aktivis WALHI Sulawesi Selatan masing-masing memegang poster bertema pesan lingkungan dan juga menyediakan dua kotak suara harapan untuk bumi yang dipegang oleh peserta aksi yang mengecat tubuhnya mirip dengan peta bumi.

Menurut Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Selatan Muh, Al Amien, kondisi bumi kita saat ini sedang berada dalam kondisi dan keterancaman akibat dari model pembangunan yang eksploitaif terhadap sumber daya alam tanpa memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan.

“Hampir seluruh wilayah di Indonesia mengalami degraradasi lingkungan hidup yang berakibat pada terjadinya bencana ekologis termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam satu dekade terakhir kawasan hutan di Sulawesi Selatan yang mencapai 2.725.796 hektar sebagian besarnya  dalam kondisi kritis dengan luas lahan kritis mencapai 516.398 hektar akibat dari semakin massifnya aktivitas tambang, perkebunan skala besar, proyek infrastruktur energi PLTA, “ungkap Al Amien.

Lebih lanjut Al Amien menjelaskan, untuk di sektor pertambangan sendiri terus mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir, 2016-2019. Pada tahun 2016 terdapat 414 IUP dan hingga tahun 2017 meningkat signifikan menjadi 583 IUP. Di Kabupaten Luwu Timur tercatat ada 13 perusahaan pertambangan yang beroperasi dan yang paling banyak mengusai konsesi di kawasan hutan adalah PT. Vale Indonesia Tbk dan turut berkontribusi langsung terhadap kerusakan hutan tropis di Pegunungan Tokalekaju dan pencemaran lingkungan di Danau Mahalona.

“Momen hari bumi ini bertepatan dengan momentum politik pemilu yang belum selesai. Tentu kita berharap wakil-wakil rakyat yang terpilih bisa lebih memperhatikan isu lingkungan hidup kedepannya dan untuk masyarakat meskipun pada pemilihan suara kemarin kita banyak berbeda pilihan sekarang adalah waktu yang tepat untuk kembali bersama-sama memperluas gerakan penyelamatan lingkungan hidup di Sulawesi Selatan. Kita juga meminta dengan tegas kepada pemerintah menghentikan perusakan lingkungan dan meninjau ulang kembali pemberian izin-izin yang bersumber dari aktivitas bisnis ekstraktif dan bisnis properti skala besar demi menyelamatkan bumi kita untuk generasi sekarang dan yang akan datang,” tambahnya.

Rahman, salah satu pengunjung di Anjungan Pantai Losari yang menuliskan suaranya untuk bumi dan memasukkannya ke dalam “kotak harapan untuk bumi” mengapresiasi aksi yang dilakukan oleh WALHI Sulawesi Selatan.

“Aksi hari bumi yang dilakukan oleh teman-teman WALHI Sulawesi Selatan sangat menarik dan memiliki begitu banyak nilai-nilai edukasi yang sangat penting bagi kita untuk mengambil peran masing-masing dalam menyelamatkan bumi kita. Sudah saatnya kita bersama menyelesaikan segala polemik dalam pemilu karena ke depannya masalah lingkungan adalah masalah besar bersama dan membutuhkan banyak orang untuk peduli terhadap lingkungan,” tutur Rahman.

Dalam catatan WALHI Sulawesi Selatan potret kerusakan lingkungan di Sulawesi Selatan mengalami laju peningkatan dan mempengaruhi bentang alam hutan, pesisir dan laut serta kawasan pegunungan karst.  Bentang alam pesisir dan laut menjadi sorotan utama WALHI Sulawesi Selata dengan aktivitas reklamasi dan tambang pasir laut telah merusak ekosistem pesisir dan laut serta menghancurkan ruang hidup nelayan. Penetapan  Ranperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan justru diarahkan sebagai payung hukum yang mengkomodir alokasi ruang untuk pertambangan pasir laut dan kelanjutan proyek reklamasi yang tentunya akan semakin meningkatkan kerusakan pesisir dan semakin sempitnya wilayah tangkap nelayan di Kabupaten Takalar dan Kota Makassar.