Dewan Perwakilan Daerah Sulawesi Selatan (DPRD Sulsel) mengundang beberapa instansi dan lembaga untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Senin, (4/1/2019). RDP dilaksanakan di ruang rapat komisi D dan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi, Darmawansyah.
“Kami mengundang bapak-bapak sekalian dalam RDP ini guna untuk membahas bencana banjir dan longsor yang terjadi di Sulawesi Selatan beberapa pekan lalu”, tutur Darmawansyah.
Rapat dihadiri oleh Kepala Balai Besar Sungai Pompengan Jeneberang, Dinas ESDM Sulsel, Dinas Lingkungan Hidup, WALHI Sulsel dan beberapa perwakilan anggota DPRD Sulsel.
Menurut Kepala Balai Besar Pompengan, T.Iskandar, dibukanya pintu DAM Bili-Bili pada Selasa (22/1/2019), disebabkan karena status bendungan sudah memasuki titik waspada (103 meter). Karena tingginya curah hujan yang terjadi di beberapa titik. Ia juga menyampaikan bahwa dirinya terus melaporkan perkembangan status DAM Bili-Bili sebelum pintu DAM dibuka kepada Bupati Kabupaten Gowa.
Direktur WALHI Sulsel, Muhammad Al Amien juga angkat bicara seputar bencana yang terjadi di Kabupaten Maros, Jeneponto, Kota Makassar, dan Kabupaten Gowa. Ia menyampaikan bahwa daerah aliran sungai (DAS) Jeneberang dari hasil kajian WALHI Sulsel sudah sangat kritis. Rusaknya wilayah tangkapan air atau cathman area adalah penyebab utama naiknya elevasi air di DAM Bili-Bili.
Kondisi demikian ditandai dengan persentase luasan hutan sebagai daerah tangkapan air yang tinggal 16.8%, sementara non hutan mencapai 83.2%.
“Jika tidak ada penanganan serius dari pemerintah pusat, provinsi terhadap daerah hulu jeneberang, maka trend banjir di tahun 2020 akan tetap terjadi bahkan bisa lebih parah dari tahun ini dan bisa menelan korban yang lebih banyak”, terang Amin.
Dengan demikian, seharusnya pemerintah belajar dari bencana ekologis tahun ini”, pungkasnya lagi.
Dalam catatan WALHI Sulsel, Jumlah korban meninggal akibat bencana banjir dan longsor di Kabupaten Gowa sudah mencapai 54 orang.
Darmawansyah, Ketua Komisi D DPRD Sulsel, setelah mendengarkan pemaparan dari peserta RDP akan melakukan rapat internal dan mengundang semua pihak yang terkait untuk menindak lanjuti penanganan DAS Jeneberang.
“Setelah ini kita akan undang pak Gubernur dan semua pihak terkait untuk membahas tindak lanjut pemulihan DAS Jeneberang”, ungkapnya.
