Minggu, 12 November 2023, komunitas anak muda Green Youth Movement (GYM) Sulawesi Selatan bersama dengan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan menggelar aksi di Car Free Day (CFD) Jl. Boulevard Makassar dengan tema “PLTU Merusak Lingkungan dan Kehidupan.” Aksi ini merupakan respons terhadap kegagalan pemerintah dalam melindungi masyarakat dari dampak krisis iklim.
Asisah, perwakilan GYM Sulsel, menyampaikan keprihatinan terkait penderitaan masyarakat akibat krisis iklim dengan menjelaskan bahwa saat ini Krisis iklim telah menciptakan masalah global.
“Beragam persoalan yang ditimbulkan akibat krisis iklim yang terjadi seperti kekeringan, krisis air, dan dampak kesehatan akibat polusi udara yang semakin meluas. Selain itu, kemiskinan juga menjadi konsekuensi dari kekeringan yang dipicu oleh ketidakpastian cuaca,” ucapnya.
Aksi kampanye dengan menggunakan kubus informasi ini bertujuan untuk menyuarakan kepedulian terhadap lingkungan dan menekankan perlunya tindakan konkret dari pemerintah dalam menghadapi krisis iklim.
“kami menilai pemerintah hingga hari ini belum berhasil melindungi rakyat dari krisis iklim dan belum menemukan solusi efektif untuk mengurangi emisi karbon. Perpres 112 tahun 2022 menunjukkan kurangnya keseriusan, karena meskipun menghentikan PLTU baru, namun masih mengecualikan PLTU Captive” Ujar Asisah.
Selain Asisah, Nurul Fadli Gaffar selaku Kepala Divisi Energi dan Pangan WALHI Sulawesi Selatan juga menambahkan bahwa momentum Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 nanti seharusnya menjadi ajang untuk mendesak dan menuntut para kandidat agar serius dalam menangani masalah krisis iklim.
“Pemilihan umum 2024 adalah kesempatan untuk menunjukkan komitmen terhadap iklim. Kami mendesak kandidat untuk serius mengatasi krisis iklim yang sudah menimbulkan penderitaan banyak bagi masyarakat, dan kami juga mengajak masyarakat untuk tidak memilih pemimpin yang tidak punya komitmen pada masalah lingkungan”, Ujarnya.
Terakhir, Komunitas Anak Muda Green Youth Movement dan WALHI Sulawesi Selatan mendesak kepada pemerintah agar :
1. Merevisi segera Perpres 112/2023 terkait PLTU Captive dalam rencana pensiunan dini dan penghentian PLTU Captive baru.
2. Melakukan audit dan/atau moratorium terhadap PLTU di Sulawesi, khususnya PLTU Captive untuk industri smelter nikel, mempertimbangkan emisi karbon, dampak kesehatan, dan dampak lingkungan.
3. Negara harus bertanggung jawab atas kerugian masyarakat akibat dampak langsung PLTU terhadap lingkungan dan masyarakat lokal.
4. Pihak terkait harus mengatasi krisis energi dan kekeringan air di Sulawesi Selatan dengan mengutamakan kepentingan rakyat daripada korporasi.
5. Meminta kandidat Pemilu 2024 untuk serius mengatasi krisis iklim, serta mendorong masyarakat sipil untuk tidak memilih calon yang tidak fokus pada masalah lingkungan dan iklim.
