MAKASSAR, WALHISULSEL – Wahana lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan (Sulsel) gelar Dialog Multi Pihak bertajuk ‘Membedah Problematika dan Solusi Permasalahan Air Bersih di Kecamatan Tallo’ di Nol Tiga Coffe. Dalam dialog ini beberapa pihak turut hadir seperti PDAM Kota Makassar, BBWS Pompengang Jeneberang, Dinas PU Kota Makassar, Camat Tallo, Perempuan Pejuang Air Bersih Tallo, dan Koalisi Gerakan Makassar Menuntut Air Bersih. Ada tiga agenda penting dalam kegiatan ini yakni presentasi para pihak terkait dengan permasalahan air bersih di Kota Makassar, Diskusi Terfokus, dan Penandatanganan Nota Kesepahaman.
PDAM Kota Makassar yang diwakili oleh Ikhsan selaku memulai presentasinya dengan menyebutkan bahwa saat ini pihak PDAM mengalami beberapa tantangan sehubungan dengan ketersediaan air baku di Bendungan Lekopancing yang menjadi permasalahan krisis air yang terjadi di Utara Kota khususnya di Kecamatan Tallo.
“Kita menghadapi beberapa tantangan misalnya pemanfaatan air baku di bendungan lekopancing juga digunakan untuk saluran irigasi baik yang resmi maupun yang tidak, makanya saat kemarau aliran airnya pun terputus. Selain itu, ada banyak kerusakan teknis yang kami identifikasi per januari kemarin yah faktornya karena usianya sudah tua. Dan terbaru temuan kami adalah adanya longsoran sedimen (lumpur) dari bekas tambang galian C di Maros” Ungkapnya.
Meskipun ada banyak hambatan, Pihak PDAM Kota Makassar juga tengah berusaha melakukan berbagai upaya untuk secara perlahan mengatasi permasalahan air bersih yang ada di Kota Makassar.
“Dari hasil kajian WALHI kami mendapat banyak masukan utamanya soal distribusi air yang tidak merata. Nah, makanya ada beberapa upaya yang coba kami lakukan seperti membangun intake Manggala di Moncongloe secara permanen, melakukan simulasi hidrolika pengembangan jaringan pipa dari jembatan kanal Pa’baeng-baeng sampai ke Jalan lureh dimana suplai airnya diambil dari IPA V Somba Opu, dan terakhir kami juga punya rencana untuk membangun IPA di timur Kota. Sehingga, dari beberapa perencanaan ini dapat setidaknya mengatasi permasalahan air bersih di utara Kota“, Jelasnya.
Selain PDAM, Turut hadir dalam kegiatan ini juga yakni BBWS Pompengan Jeneberang yang dalam presentasinya menyebutkan bahwa memang hulu dari kedua DAS (Maros dan Jeneberang) yang menjadi sumber air baku untuk pemenuhan air bersih warga Kota Makassar semuanya kritis.
“Kedua DAS ini kritis. Penyebabnya alih fungsi lahan di kawasan hutan. Makanya dalam beberapa tahun ini kami melakukan berbagai upaya seperti rehabilitasi DAS, konservasi lahan kritis, penanaman pohon, dan penanaman biopori. Karena jika alih fungsi lahan di kawasan hutan semakin masif maka tentu akan berpengaruh terhadap ketersediaan air baku yang dikelola oleh PDAM“, Ucap Muhammad Firdaus.
Dalam kegiatan ini, Perwakilan dari Dinas Pu Kota Makassar juga mengungkapkan bahwa Dinas Pu telah menginisiasi beberapa kegiatan untuk membantu warga yang belum mendapatkan akses air bersih dari PDAM.
“Beberapa yang telah dilakukan yakni dengan membentuk Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi. Kelompok ini pun dikelola langsung oleh warga. Meskipun memang ada kendala, misalanya soal keterbatasan lahan yang menghambat pembangunan reservoir.“, ujarnya.
Setelah presentasi dari para pihak, Wana selaku Koordinator Perempuan Pejuang Air Bersih (PARAS) Tallo kemudian angkat bicara dan mengungkapkan bahwa kami menyambut baik usaha yang telah dilakukan oleh para pihak namun tetap kami akan menyuarakan permasalahan ini jika belum diatasi sesegera mungkin.
“Masalah krisis air yang kami hadapi sudah lama dan belum ditangani secara serius. Buktinya sudah 20 tahun kami masih membeli air dan mendorong gerobak. Kami juga mau seperti ibu-ibu lain di luar sana yang kalau mau air tinggal memutar kran. Kami juga berharap ke ‘Appi’ Walikota baru yang sudah dilantik untuk segera mengatasi masalah kami.”, Ungkap Wana.
Terakhir, dalam kegiatan Dialog Multi Pihak yang diadakan oleh WALHI Sulawesi Selatan, semua pihak yang hadir bersepakat dan berkomitmen untuk bersama-sama mengatasi permasalahan krisis air di Utara Kota Makassar khususnya di Kecamatan Tallo. Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang berisi tiga poin kesepakatan sebagai berikut:
Pertama, Para pihak dan semua unsur yang terlibat dalam dialog ini akan mengupayakan semaksimal mungkin untuk merumuskan, melaksanakan, dan menyelenggarakan suatu program atau kebijakan pada instansi masing-masing untuk menyelesaikan permasalahan air bersih yang ada di Kota Makassar khususnya di Kecamatan Tallo tepatnya di Kelurahan Tallo, Buloa, dan Kaluku Bodoa.
Kedua, Para pihak dan semua unsur yang terlibat dalam dialog ini akan bekerjasama dan berkolaborasi dengan Perempuan Pejuang Air Bersih (PARAS) Tallo, Koalisi Gerakan Makassar Menuntut Air Bersih (GEMAH), dan WALHI Sulawesi Selatan dalam perencanaan penyelesaian masalah air bersih di Kota Makassar khususnya di Kecamatan Tallo tepatnya di Kelurahan Tallo, Buloa, dan Kaluku Bodoa.
Ketiga, Para pihak dan semua unsur yang terlibat dalam dialog ini bersepakat untuk menjalankan kebijakan penyelesaian masalah air bersih di Kota Makassar secara adil, transparan, inklusif, dan mengutamakan prinsip pengarusutamaan gender dalam tiap aktivitas yang akan dilakukan.
