Direktur Eksekutif WALHI Sulsel, Muhammad Al Amin meminta Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Nurdin Abdullah agar memenuhi janjinya yang pernah ia sampaikan dihadapan tokoh masyarakat Galesong bahwa akan menghapus alokasi tambang pasir laut, terutama di perairan Galesong.
Permintaan ini ia utarakan sehubungan dengan adanya kabar bahwa malam ini ada rapat paripurna antara DPRD dan Gubernur terkait persetujuan bersama tentang Ranperda RZWP3K Sulsel.
“Kemarin Prof NA sudah berjanji dihadapan nelayan akan menghentikan rencana tambang pasir laut dan menghapus zona tambang pasir laut di RZWP3K. Nah sekarang kita meminta agar janji itu ditepati”
Selain itu, amin menerangkan bahwa hasil riset dan kajian WALHI Sulsel menemukan bahwa zona tambang pasir laut tersebut memasuki zona tangkap nelayan. Sehingga bila zona tambang pasir laut tetap dimasukan, maka wilayah tangka nelayan akan rusak, dan penghidupan nelayan akan menurun.
“Tambang pasir laut yang telah dilakukan Boskalis dan JDN pada tahun 2017 yang lalu telah menurunkan hasil tangkapan 6554 nelayan kecil di Galesong Raya, bagaimana kalau dilanjutkan dengan luas 9000 Ha yang berada persis di wilayah tangkap utama nelayan. Saya yakin korbannya akan semakin bertambah”
Dengan begitu, Gubernur perlu memperhatikan dan melindungi wilayah tangkap nelayan agar kehidupan nelayan tidak semakin hancur.
“Itu belum termasuk bencana ekologis berupa abrasi”
Lanjut dari pada itu, Amin juga menyayangkan sikap DPRD yang terus memaksakan agar zona tambang masuk di ranperda RZWP3K, padahal kami melalui ASP telah memberikan banyak kritik dan masukan.
“Saya pribadi meyakini bahwa pansus RZWP3K lebih berpihak pada penambang dari pada nelayan”
Diketahui bahwa rapat DPRD dan Gubernur Sulsel dijadwalkan digelar pukul 19.00.
